Tnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus ini mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.
Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pejabat dan pegawai imigrasi, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. KPK menduga terdapat praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam proses penerbitan izin tinggal terbatas (KITAS) maupun izin tinggal tetap (KITAP).
Silmy Karim dan Tujuh Orang Lain Ditetapkan Sebagai Tersangka
Pengembangan OTT Mengarah ke Mantan Dirjen Imigrasi
Penyelidikan yang dilakukan KPK kemudian berkembang hingga menyeret nama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Setelah serangkaian pemeriksaan dan pendalaman perkara, KPK menetapkan Silmy bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka.
Selain Silmy, sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi juga turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pengaturan dan pengumpulan dana ilegal dari pengurusan dokumen keimigrasian.
Para tersangka dijerat dengan pasal terkait pemerasan dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Modus Dugaan Pemerasan dalam Pengurusan KITAS dan KITAP
Pemohon Disebut Dipersulit Hingga Harus Membayar Biaya Tambahan
Menurut hasil penyelidikan KPK, praktik yang berlangsung selama beberapa tahun tersebut dilakukan dengan cara memperlambat atau menolak proses pengajuan izin tinggal WNA.
Padahal, seluruh prosedur pengajuan izin tinggal telah tersedia secara daring dan memiliki mekanisme resmi yang jelas. Namun dalam praktiknya, pemohon diduga diminta memberikan sejumlah uang tambahan agar permohonannya dapat diproses lebih cepat atau mendapatkan persetujuan.
KPK mengungkap bahwa setiap tahapan dalam proses administrasi diduga memiliki tarif tertentu yang harus dibayarkan oleh pemohon maupun sponsor WNA.
Dugaan Berlangsung Sejak Silmy Menjabat Dirjen Imigrasi
Penyidik menduga praktik tersebut sudah berjalan ketika Silmy Karim masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024 dan berlanjut setelah dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, aliran dana dan mekanisme pengumpulan uang disebut berlangsung secara berkelanjutan dalam rentang waktu tersebut.
KPK Ungkap Dugaan Sistem Setoran Berjenjang
Aliran Dana Diduga Mengalir dari Bawah ke Atas
KPK menilai praktik yang terjadi tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui pola kerja yang terorganisir. Dugaan tersebut terlihat dari adanya pembagian peran dalam proses pengumpulan dan distribusi dana.
Sebagian pihak diduga bertugas menarik biaya tambahan dari pemohon, sementara pihak lain berperan mengumpulkan, mengelola, hingga mendistribusikan dana kepada pihak-pihak tertentu.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Silmy Karim diduga menerima setoran rutin yang berasal dari pengurusan izin tinggal WNA melalui pejabat di Direktorat Izin Tinggal.
Puluhan Rekening Diduga Digunakan Sebagai Penampung Dana
Untuk menyamarkan aliran uang, para pelaku diduga memanfaatkan berbagai rekening atas nama pihak lain. KPK bersama PPATK menemukan puluhan rekening yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan sementara dana hasil pemerasan dan gratifikasi.
Rekening tersebut disebut menggunakan identitas keluarga, kerabat, pegawai nonstruktural, hingga pihak lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan proses pengurusan izin tinggal.
Kode Rahasia Digunakan untuk Menyamarkan Pembagian Uang
Istilah “Malaikat” hingga Nama Personel Band Terungkap
Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan penggunaan istilah khusus untuk menyamarkan distribusi dana kepada sejumlah pihak.
Salah satu kode yang digunakan adalah istilah “malaikat” yang diduga merujuk pada pejabat tertentu di lingkungan imigrasi. Selain itu, terdapat pula penggunaan istilah yang menyerupai posisi personel grup musik seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer sebagai kode pembagian dana.
Penggunaan istilah tersebut diduga bertujuan menghindari deteksi saat komunikasi berlangsung.
Dana Diduga Digunakan untuk Membeli Aset dan Logam Mulia
KPK Temukan Dugaan Pembelian Rumah Menggunakan Emas
Penyidik menduga sebagian hasil penerimaan ilegal digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, termasuk pembelian aset bernilai tinggi.
Dalam penyelidikan, KPK menemukan indikasi bahwa sebagian dana dialihkan menjadi logam mulia untuk menyamarkan asal-usul uang. Bahkan terdapat dugaan transaksi pembelian rumah yang dilakukan menggunakan emas batangan sebagai alat pembayaran.
Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara ini.
Dugaan Nilai Korupsi Capai Ratusan Miliar Rupiah
KPK Sita Berbagai Aset Bernilai Miliaran Rupiah
Berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan bersama PPATK, KPK menemukan perputaran dana mencurigakan dalam jumlah besar yang terkait dengan sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selama periode 2022 hingga 2026, total dugaan penerimaan dari praktik pemerasan dan gratifikasi disebut mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar. Nilai tersebut masih berpotensi bertambah seiring pendalaman penyidikan.
Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita berbagai aset yang diperkirakan bernilai sekitar Rp17,5 miliar. Barang yang disita meliputi kendaraan, rekening bank, aset kripto, logam mulia, tanah, hingga sejumlah mata uang asing.
Kasus ini menjadi salah satu pengungkapan terbesar terkait dugaan korupsi di sektor pelayanan keimigrasian dan masih terus dikembangkan untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut.
