Tnews.id – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi terhadap program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di wilayah Papua. Program ini dianggap sebagai langkah konkret dalam mengatasi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Menurut Tito, skala program yang mencakup puluhan ribu unit rumah merupakan terobosan besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya secara masif di kawasan tersebut.
Dukungan Pusat Ringankan Beban Daerah
Alokasi 21 Ribu Rumah untuk Papua
Program yang digagas oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, menargetkan pembangunan dan renovasi sedikitnya 21.000 unit rumah di seluruh wilayah Papua. Angka ini dinilai sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Bantu Keterbatasan APBD
Tito menjelaskan bahwa jika program tersebut harus sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD, maka beban anggaran akan sangat besar. Dengan adanya intervensi dari pemerintah pusat, setiap kabupaten/kota diperkirakan mendapatkan alokasi sekitar 500 unit rumah, sehingga program ini lebih realistis untuk diwujudkan.
Skema Pembiayaan dan Program Pendukung
Beragam Sumber Pendanaan Disiapkan
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung program ini. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan hingga program rumah subsidi, semuanya diarahkan untuk mempercepat realisasi pembangunan.
Penataan Kawasan Kumuh
Selain fokus pada perbaikan rumah, pemerintah juga menargetkan pembenahan kawasan kumuh di sejumlah wilayah strategis. Beberapa lokasi yang menjadi prioritas antara lain Jayapura, Papua Selatan, serta Sorong.
Sinergi Lintas Lembaga Diperkuat
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi yang membahas program ini turut melibatkan berbagai pihak, termasuk wakil menteri dalam negeri, kepala Badan Pusat Statistik, serta para kepala daerah di wilayah Papua. Kolaborasi ini menjadi kunci agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fokus pada Wilayah Terpencil
Pemerintah menargetkan agar pembangunan rumah layak huni tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah perbatasan dan wilayah terpencil di Papua.
Harapan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Program pembangunan dan renovasi rumah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh. Selain menyediakan hunian yang layak, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia timur.
