Tnews.id – Ketua DPP PKB, Daniel Johan, memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang mendanai sejumlah aksi demonstrasi. Menurut Daniel, perhatian utama pemerintah sebaiknya diarahkan pada evaluasi kebijakan yang menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui demonstrasi yang berlangsung sesuai ketentuan hukum merupakan bagian dari sistem demokrasi yang dilindungi konstitusi. Kehadiran kritik dari masyarakat dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa.
Daniel juga mengingatkan bahwa situasi yang lebih mengkhawatirkan justru apabila masyarakat tidak lagi memiliki kepedulian terhadap jalannya pemerintahan maupun arah pembangunan nasional.
Dugaan Pendanaan Demonstrasi Diminta Disikapi Secara Proporsional
Fokus pada Isi Tuntutan, Bukan Hanya Aktor di Baliknya
Terkait dugaan adanya pihak yang membiayai aksi demonstrasi, Daniel meminta persoalan tersebut ditangani secara proporsional sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih memperhatikan substansi tuntutan yang disampaikan masyarakat. Masukan dari publik dinilai dapat menjadi bahan penting dalam menyempurnakan berbagai kebijakan yang diterapkan.
Ia menilai setiap kritik yang muncul seharusnya dijadikan kesempatan untuk melakukan evaluasi, sehingga kebijakan pemerintah dapat semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan yang Ditolak Publik Perlu Dikaji Ulang
Daniel menambahkan bahwa apabila suatu kebijakan mendapat penolakan luas dari masyarakat, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi tersebut.
Ia berpandangan evaluasi dan perbaikan kebijakan merupakan langkah yang lebih mendesak dibanding hanya memperdebatkan pihak yang diduga berada di balik aksi demonstrasi.
PKB Dorong Penguatan Dialog antara Pemerintah dan Masyarakat
Komunikasi Terbuka Dinilai Meningkatkan Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Daniel menilai situasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan dalam menerima kritik serta kemauan untuk berdialog akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
PKB juga menyatakan dukungannya terhadap terciptanya iklim demokrasi yang sehat, di mana pemerintah dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan bangsa.
Prabowo Sebut Mengetahui Pihak yang Membiayai Demonstrasi
Presiden Singgung Dugaan Massa Aksi Dibayar
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan mengenai adanya pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pendanaan demonstrasi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kelompok yang tidak menyukai kepemimpinannya karena dirinya mengetahui praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak.
Selain itu, Prabowo turut menyinggung adanya dugaan peserta aksi yang mengikuti demonstrasi karena menerima bayaran. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa yang menilai momentum tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat evaluasi kebijakan dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
