Tnews.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan para yayasan dan mitra yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak membentuk koperasi hanya untuk mengendalikan pasokan bahan pangan.
Peringatan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk sinergi ekonomi kerakyatan yang berlangsung di Kota Serang, Banten.
Menurut Nanik, praktik pembentukan koperasi semu oleh mitra atau yayasan dinilai menyimpang dari tujuan program MBG yang seharusnya memperkuat ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan sektor pertanian.
Ia menekankan bahwa koperasi yang dilibatkan dalam program tersebut harus benar-benar menjalankan fungsi koperasi secara sah, bukan hanya dijadikan alat untuk menguasai distribusi bahan pangan.
Aturan MBG Prioritaskan Produk Lokal dan Pelaku Usaha Kecil
Ketentuan mengenai pelaksanaan program MBG telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Fokus pada UMKM, Koperasi, dan BUMDes
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa program MBG harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan berbagai pelaku ekonomi lokal, seperti usaha mikro, usaha kecil, koperasi, hingga BUMDes.
Namun, Nanik menyebut pihaknya masih menemukan sejumlah laporan terkait mitra yang mendirikan koperasi sendiri dengan tujuan menjadi pemasok utama bahan pangan bagi dapur pelayanan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan monopoli yang justru merugikan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di daerah.
SPPG Diminta Utamakan Pasokan dari Petani dan Usaha Lokal
BGN menegaskan bahwa setiap dapur program MBG wajib memprioritaskan bahan pangan yang berasal dari petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha kecil di sekitar wilayah operasional dapur.
Petani Didukung Membentuk Kelompok Usaha
Sebagai solusi, BGN mendorong para petani untuk membentuk kelompok usaha atau usaha dagang bersama agar dapat lebih mudah menjadi pemasok bagi SPPG.
Langkah ini diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat daerah.
Minimal 15 Pemasok untuk Cegah Praktik Monopoli
Selain itu, BGN juga menetapkan kebijakan bahwa setiap dapur MBG harus bekerja sama dengan minimal 15 pemasok bahan pangan.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi pasokan tidak hanya dikuasai oleh segelintir pihak.
Jika sebuah dapur hanya menggunakan satu hingga lima pemasok, BGN tidak segan untuk memberikan sanksi berupa penghentian sementara operasional.
Dengan adanya banyak pemasok, manfaat ekonomi dari program MBG diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh para pelaku usaha kecil di sekitar dapur.
Pemerintah Daerah Dukung Pengawasan Program MBG
Wakil Wali Kota Kota Serang, Nur Agis Aulia, menyatakan pemerintah daerah siap membantu mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai aturan.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi akan dilakukan untuk memastikan program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
BGN Temukan Potensi Konflik Kepentingan di Dapur MBG
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan beberapa persoalan dalam tata kelola dapur MBG.
Beberapa di antaranya terkait dominasi pihak tertentu dalam menentukan pemasok bahan pangan, bahkan terdapat indikasi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Tengku, pengawasan akan terus diperketat agar pengelolaan dapur MBG berjalan transparan dan sesuai tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
