Tnews.id – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak agar kasus meninggalnya seorang ibu hamil berinisial MD di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diusut secara menyeluruh melalui proses investigasi yang independen dan transparan.
Lembaga tersebut menilai peristiwa yang merenggut nyawa korban merupakan dugaan pelanggaran serius terhadap hak perempuan, khususnya hak untuk hidup, memperoleh rasa aman, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan.
Komnas Perempuan menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk mengungkap fakta secara objektif, memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terbukti bersalah, sekaligus memberikan pemulihan kepada keluarga korban.
Kekerasan terhadap Perempuan di Papua Dinilai Terus Berulang
Lima Kasus Kematian Perempuan dalam Sembilan Bulan Terakhir
Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, menyampaikan bahwa kasus yang menimpa MD bukanlah insiden tunggal. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan lembaganya, sedikitnya terdapat lima kasus kekerasan yang menyebabkan perempuan meninggal dunia di Papua dalam kurun sembilan bulan terakhir.
Menurutnya, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan pola kekerasan yang terus berulang di tengah konflik bersenjata yang masih terjadi di wilayah Papua. Hingga kini, penyelesaian berbagai kasus tersebut dinilai belum sepenuhnya mengedepankan prinsip hak asasi manusia.
Puluhan Pengaduan Kekerasan Diterima Komnas Perempuan
Komnas Perempuan juga mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2021 hingga 2025 pihaknya menerima sekitar 75 laporan terkait kekerasan terhadap perempuan di Papua.
Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen pengaduan memuat dugaan keterlibatan aparat maupun pejabat negara sebagai pihak yang dilaporkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena negara memiliki kewajiban konstitusional serta tanggung jawab berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.
Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan perlindungan efektif terhadap perempuan.
Tiga Rekomendasi Komnas Perempuan
Dorong Pemulihan Korban dan Evaluasi Pendekatan Keamanan
Dalam menyikapi kasus tersebut, Komnas Perempuan menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, melakukan penyelidikan yang independen, imparsial, menyeluruh, serta terbuka untuk mengungkap penyebab kematian korban dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Kedua, memastikan keluarga korban memperoleh pemulihan secara menyeluruh, mulai dari pendampingan psikososial, jaminan keamanan, hingga akses terhadap keadilan. Langkah serupa juga diharapkan diterapkan pada kasus-kasus lain yang hingga kini belum memperoleh kejelasan.
Ketiga, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Papua, termasuk meninjau kembali penempatan personel keamanan di kawasan permukiman warga agar perempuan dan anak tidak terus berada dalam situasi yang berisiko.
Kronologi Ibu Hamil Tewas Akibat Peluru Nyasar
TNI Sebut Penembakan Dilakukan Kelompok Bersenjata
Insiden yang menewaskan MD terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Kamis (2/7/2026).
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis lapangan, penembakan diduga dilakukan kelompok bersenjata yang disebut dipimpin Peles Tigau.
Menurut TNI, rentetan tembakan dilepaskan dari tiga lokasi berbeda dalam waktu sekitar 15 menit. Tembakan pertama dilaporkan berasal dari arah Kampung Wandoga sekitar pukul 18.45 WIT, disusul tembakan kedua dari kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa sekitar lima menit kemudian.
Sekitar pukul 19.00 WIT, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum meninggalkan lokasi menuju arah sungai.
TNI menyatakan personel Satgas yang berada di wilayah tersebut tidak melakukan tembakan balasan karena kondisi cuaca saat itu diguyur hujan disertai kabut tebal yang membatasi jarak pandang, sehingga prajurit memilih bertahan di posisi perlindungan sambil memantau situasi.
