Tnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-25 dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Saan Mustopa. Agenda utama rapat kali ini adalah mendengarkan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Sebanyak 297 Anggota DPR Hadir dalam Sidang
Kuorum Paripurna Resmi Terpenuhi
Sebelum rapat dimulai, pimpinan sidang terlebih dahulu membacakan daftar kehadiran anggota DPR. Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 297 dari total 578 anggota dewan hadir dan menandatangani daftar absensi.
Seluruh fraksi di DPR RI juga tercatat mengikuti rapat tersebut sehingga syarat kuorum dinyatakan telah terpenuhi.
Dengan terpenuhinya jumlah kehadiran sesuai ketentuan, pimpinan sidang secara resmi membuka rapat paripurna yang bersifat terbuka untuk umum.
Pemerintah Sampaikan Respons atas Pandangan Fraksi
Fokus Pembahasan pada RUU Pertanggungjawaban APBN 2025
Agenda utama dalam rapat paripurna kali ini adalah penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan tersebut merupakan bagian dari tahapan legislasi dan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan anggaran negara yang telah dijalankan pemerintah sepanjang tahun anggaran 2025.
Melalui forum paripurna ini, pemerintah memberikan penjelasan atas berbagai masukan, kritik, serta pandangan yang sebelumnya disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPR.
Paripurna Menjadi Tahapan Penting Evaluasi Pengelolaan Keuangan Negara
DPR Lanjutkan Proses Pembahasan RUU APBN 2025
Rapat paripurna menjadi salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi pelaksanaan APBN. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Hasil pembahasan pada tahap ini akan menjadi dasar bagi DPR dan pemerintah untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pengambilan keputusan berikutnya.
